Thursday, November 19, 2026

Wartawan Di Melawi Diduga Dikeroyok Dan Dianiaya Sejumlah Warga Nuak Dan Domet Kecamatan Ela, Korban Alimin Diduga Diperlakukan Tidak Manusiawi, Kasus Sungai Nangka Dan Kawan - Kawan Jadi Sorotan.

Melawi Kalbar,MNCONLINEMEDIA.COM

Dugaan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan terhadap seorang wartawan bernama Alimin terjadi di kawasan Logpon Ela, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, sekitar pukul 19.58 WIB Kamis,19/11/26 (malam).Korban diduga menjadi sasaran tindakan kekerasan bersama adiknya dan anak oleh sejumlah orang yang diduga kuat disebut berasal dari wilayah Nuak dan Domet, Kecamatan Ela.


Peristiwa ini memicu keprihatinan serius, mengingat dugaan kekerasan tersebut disinyalir berkaitan dengan aktivitas jurnalistik Alimin yang sebelumnya memberitakan dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di ruas Jalan PT SBK Ela.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, Alimin diduga mengalami pemukulan dan tindakan kekerasan secara bersama-sama. Perlakuan yang dialami korban disebut sangat memprihatinkan dan diduga telah melampaui batas-batas kemanusiaan.

Oknum Kepala Dusun Sungai Nangka bersama sejumlah pihak lainnya turut menjadi sorotan dalam informasi awal terkait peristiwa tersebut. Namun, dugaan keterlibatan masing-masing pihak masih harus diklarifikasi dan dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum.

Seorang wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan justru menghadapi ancaman, intimidasi, maupun kekerasan akibat informasi yang disampaikannya kepada masyarakat.

Usai kejadian, Alimin dievakuasi ke Rumah Sakit Ela untuk mendapatkan penanganan medis atas luka dan kondisi yang dialaminya.

Hingga berita ini diterbitkan, kronologi lengkap, motif kejadian, serta identitas seluruh pihak yang diduga terlibat masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

KEBEBASAN PERS TERANCAM, KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN TIDAK BOLEH DIBIARKAN

Dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Alimin merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai perkara biasa, terlebih apabila nantinya terbukti memiliki hubungan dengan pemberitaan mengenai aktivitas PETI.

Kekerasan terhadap wartawan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Ketidakpuasan terhadap suatu pemberitaan bukanlah pembenaran untuk melakukan intimidasi, ancaman, apalagi kekerasan fisik.

Kemerdekaan pers merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Wartawan memiliki tugas mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pers juga menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

Apabila ada pihak yang merasa keberatan atau dirugikan oleh suatu pemberitaan, tersedia mekanisme hak jawab, hak koreksi, maupun pengaduan melalui Dewan Pers sesuai ketentuan yang berlaku.

Bukan dengan cara main hakim sendiri\!

KADUS SUNGAI NANGKA DAN PIHAK-PIHAK TERKAIT PERLU DIKLARIFIKASI

Munculnya nama Kepala Dusun Sungai Nangka bersama sejumlah orang lainnya dalam informasi awal mengenai dugaan peristiwa tersebut harus menjadi perhatian aparat penegak hukum.

Klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam informasi awal perlu dilakukan secara objektif guna memastikan duduk perkara yang sebenarnya.

Tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan bersalah sebelum terdapat bukti dan proses hukum yang sah. Namun, apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana, siapa pun orangnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.

Aparat penegak hukum diharapkan tidak mengabaikan informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak-pihak tersebut.

DESAK KAPOLRES MELAWI SEGERA USUT TUNTAS

Atas dugaan peristiwa yang menimpa Alimin, Kapolres Melawi beserta jajaran diminta segera mengambil langkah hukum secara cepat, profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Adapun langkah yang perlu segera dilakukan antara lain:

1. Melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pengeroyokan dan penganiayaan yang dialami Alimin.
2. Mengidentifikasi serta memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk pihak-pihak yang namanya muncul dalam informasi awal.
3. Memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti serta petunjuk yang berkaitan dengan kejadian.
4. Memastikan korban mendapatkan perlindungan dan penanganan medis yang diperlukan.
5. Mendalami kemungkinan adanya hubungan antara dugaan kekerasan dengan pemberitaan mengenai aktivitas PETI di ruas Jalan PT SBK Ela.
6. Mengungkap motif dan kronologi kejadian secara terang.
7. Menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan perkara ini harus dilakukan secara objektif, transparan, profesional, dan berkeadilan.

Jangan sampai muncul ketakutan di kalangan insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik di Kabupaten Melawi akibat ancaman intimidasi maupun kekerasan.

PERS BUKAN MUSUH MASYARAKAT

Pers merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Kehadiran wartawan bukan untuk mencari musuh, melainkan menjalankan fungsi jurnalistik, menyampaikan informasi, melakukan kontrol sosial, serta mengungkap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Pemberitaan mengenai dugaan aktivitas PETI merupakan bagian dari persoalan publik yang patut mendapatkan perhatian dan pengawasan.

Jika ada pihak yang merasa keberatan terhadap suatu pemberitaan, silakan sampaikan klarifikasi, gunakan hak jawab, atau tempuh mekanisme hukum yang berlaku.

Jangan membungkam suara pers dengan intimidasi dan kekerasan

Kasus dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Alimin harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Aparat penegak hukum diharapkan segera mengungkap fakta, memastikan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum, serta memberikan perlindungan terhadap korban.

Tim/red

Wednesday, November 18, 2026

Usai Pemberitaan Tambang PETI di Pinggir Jalan PT SBK Ella Hilir, Wartawan Dipanggil ke Polsek Ella Hilir dan Mengaku, Diberi Uang Rp150 Ribu Serta Diperingatkan Jangan Tayang Berita PETI.


Melawai Kalbar,MNCMEDIAONLINE.COM

Setelah pemberitaan mengenai aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan pinggir jalan PT SBK, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, menjadi sorotan, seorang wartawan bernama (Alimin) mengaku dipanggil ke Kantor Polsek Ella Hilir.

Berdasarkan keterangan Alimin, dalam pertemuan tersebut dirinya mengaku diberikan sejumlah uang sebesar Rp150 ribu serta di perintahkan jangan tayang berita terkait Peti, oleh seorang oknum anggota Polsek Ella Hilir.

Selain bertemu dengan anggota kepolisian, Alimin juga menyebutkan, bahwa di kantor Polsek tersebut dirinya bertemu dengan beberapa orang warga yang diduga merupakan, pekerja tambang PETI di wilayah tersebut.

Namun, tujuan pemanggilan Alimin serta alasan pemberian uang tersebut belum diketahui secara jelas.Demikian pula mengenai kapasitas beberapa warga yang ditemuinya di kantor Polsek.

Peristiwa ini menimbulkan sejumlah pertanyaan dan perlu mendapatkan klarifikasi dari pihak polsek ella hilir,terutama mengenai maksud pemanggilan wartawan setelah pemberitaan aktivitas tambang PETI tersebut dipublikasikan.

Publik berharap pihak Polsek Ella Hilir dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar, tidak menimbulkan spekulasi maupun persepsi negatif di tengah masyarakat.

Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan perhatian -terhadap dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di kawasan pinggir jalan PT SBK,  Kecamatan Ella Hilir.

Hingga berita ini diterbitkan, keterangan dari pihak anggota Polsek Ella maupun Kapolsek Ella Hilir masih diperlukan untuk memperoleh pemberitaan yang berimbang.(red)

Setahun Lebih Pembunuhan Pasutri di Bungku Belum Terungkap, Keluarga Desak Polda Jambi Segera Ungkap Pelaku.



JAMBI,MNCMEDIAONLINE.COM

Misteri pembunuhan pasangan suami istri (pasutri), Erlances Pakpahan (42) dan Eva Sibatuara (31), di kawasan perkebunan kelapa sawit Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, hingga kini belum menemui titik terang.

Lebih dari satu tahun sejak peristiwa tragis tersebut terjadi, identitas pelaku maupun motif pembunuhan belum terungkap secara resmi. Lambannya kepastian penanganan perkara ini pun memicu kekecewaan keluarga korban bersama Tim Keadilan Bahar.

Untuk menuntut kejelasan hukum, keluarga korban bersama Tim Keadilan Bahar kembali mendatangi Mapolda Jambi, Rabu (18/11/2026), guna mempertanyakan perkembangan penyidikan yang ditangani Polres Batang Hari.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan terlebih dahulu mendatangi Subbid Paminal Bidpropam Polda Jambi. Namun, mereka belum memperoleh penjelasan pasti mengenai perkembangan penanganan kasus pembunuhan tersebut.

Rombongan kemudian melanjutkan audiensi ke bagian Wasidik Ditreskrimum Polda Jambi dan diterima Kabag Wasidik, Aritonang, di ruang mediasi lantai III.

Dalam pertemuan itu, Aritonang menghubungi sejumlah pejabat dan penyidik Polres Batang Hari, termasuk Kasat Reskrim, untuk meminta penjelasan langsung terkait perkembangan penyidikan.

Penasihat hukum keluarga korban, Vanika Hanom, mengatakan pertemuan tersebut mulai memberikan gambaran mengenai perkembangan pemeriksaan saksi. Berdasarkan informasi yang diterima, hasil pemeriksaan sejumlah saksi disebut mulai mengerucut kepada nama yang diduga berkaitan dengan peristiwa pembunuhan.

Namun, hingga saat ini gelar perkara untuk menentukan tersangka belum dilaksanakan.

"Informasi yang kami dapat, hasil pemeriksaan sejumlah saksi sudah mulai mengerucut kepada nama yang diduga sebagai pelaku. Tetapi, sampai sekarang belum ada gelar perkara untuk menentukan siapa tersangka sebenarnya," ungkap Hanom kepada awak media.

Sementara itu, Sekjen HBB DPC Muaro Jambi, Padomuan Sitorus, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut belum menghasilkan kesimpulan final. Pihaknya diminta menunggu perkembangan hingga Jumat mendatang, yang direncanakan menjadi agenda pelaksanaan gelar perkara.

Hal senada disampaikan Ketua HBB DPC Muaro Jambi. Ia menjelaskan, Kabag Wasidik telah berkomunikasi dengan pihak Polres Batang Hari untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara.

"Kabag Wasidik menyampaikan bahwa gelar perkara direncanakan Jumat, jika tidak ada halangan. Kami berharap janji ini benar-benar direalisasikan agar kasus pembunuhan pasutri ini segera menemukan titik terang," tegasnya.

Di sisi lain, Boiman Pakpahan, selaku keluarga korban, mengaku masih menaruh harapan besar kepada Polda Jambi agar segera mengungkap pelaku pembunuhan yang merenggut nyawa kedua korban.

Menurutnya, keluarga sudah terlalu lama menunggu kepastian hukum tanpa mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab atas kematian Erlances dan Eva.

"Kami sebagai keluarga sangat berharap ada titik terang. Sudah satu tahun dua bulan kasus ini berjalan, tetapi pelaku sebenarnya belum diketahui. Harapan kami, pelaku segera ditemukan dan ditangkap," ungkap Boiman.

BARANG BERHARGA DILAPORKAN MASIH UTUH, MOTIF PEMBUNUHAN DIPERTANYAKAN

Sebagai catatan, peristiwa pembunuhan tragis tersebut terjadi pada Kamis pagi, 25 September 2025, di RT 45, Dusun Tanjung Mandiri (Simpur), Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari.

Erlances ditemukan dengan luka parah di bagian leher. Sementara istrinya, Eva, ditemukan bersimbah darah dengan luka di bagian wajah dan kepala.

Kedua korban ditemukan di sebuah rumah kayu yang berada di tengah perkebunan kelapa sawit, jauh dari permukiman warga.

Yang menjadi perhatian, barang-barang berharga milik korban dilaporkan masih utuh di lokasi kejadian. Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya mengenai motif pembunuhan, termasuk kemungkinan adanya unsur perampokan.

Kini, setelah lebih dari satu tahun berlalu, keluarga korban masih menanti pengungkapan kasus tersebut.

Rencana gelar perkara pada Jumat mendatang menjadi momentum penting yang diharapkan dapat membawa perkembangan nyata dalam proses penyidikan.

Keluarga korban dan Tim Keadilan Bahar berharap aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan saksi, tetapi juga segera mengungkap identitas pelaku, motif, serta rangkaian peristiwa yang menyebabkan tewasnya kedua korban.

Dua nyawa telah melayang, tetapi kepastian hukum masih dinantikan. Publik kini menunggu keseriusan Polres Batang Hari dan Polda Jambi untuk mengungkap misteri pembunuhan pasutri di Desa Bungku hingga tuntas. Jangan biarkan keluarga korban terus menunggu tanpa kepastian dan keadilan.

Tim/red

Tuesday, November 17, 2026

Izin Kursus Bahasa Rasa Penyalur TKW, Legalitas PT Java Jinco Sukses Abadi di Bekasi Dipertanyakan, Disnaker Jangan Tutup Mata!.

Mjj+hi

Kota Bekasi,MNCMEDIAONLINE.COM

Batas antara lembaga pendidikan keterampilan dan perusahaan penyalur tenaga kerja ke luar negeri tampak begitu kabur di sebuah lokasi yang beralamat di Gg. H. Boyo RT 002/RW 001, Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Aktivitas operasional yang berkaitan dengan PT Java Jinco Sukses Abadi ini memicu tanda tanya besar: murni tempat kursus bahasa, atau justru pintu gerbang pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berselindung di balik izin pelatihan?

Berdasarkan penelusuran tim media dan keterangan pemiliknya, Ibu Ammi, legalitas yang ditunjukkan di lokasi hanyalah izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Pendidikan Bahasa Swasta. Ironisnya, tidak satu pun dokumen Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) maupun Nomor Induk Berusaha (NIB) berkode KBLI 78102 (Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja) yang mampu diperlihatkan untuk memvalidasi kewenangan pengiriman pekerja ke luar negeri.

Padahal, secara hukum, izin LPK sama sekali bukan "tiket terusan" untuk merekrut dan menerbangkan tenaga kerja ke luar negeri. Kedua aktivitas tersebut memiliki rezim perizinan, standar pengawasan, dan konsekuensi hukum yang jauh berbeda.

Klaim Kemitraan dan "Akrobat" Nama Perusahaan

Dalam pertemuan terbuka bersama tim media yang diwakili Paulus dan rekan, pihak pengelola asrama, Ibu Fitri, memaparkan skema operasional mereka. 

Disebutkan bahwa aktivitas saat ini berkaitan dengan kerja sama bersama PT Lombok, setelah sebelumnya bersinggungan dengan PT Hamparan Karya Insani serta BLK Java Jinko Sukses Abadi. Pengelola juga mengaku berencana membentuk LPK mandiri demi mempermudah urusan administrasi lokal.

Di lokasi tersebut, para peserta menjalani rangkaian proses mulai dari pelatihan, pemeriksaan kesehatan (medical check-up), hingga pembekalan sebelum diterbangkan melalui jaringan agensi yang diklaim resmi di Taiwan, Singapura, Malaysia, dan Hong Kong.

Pengelola mengklaim seluruh perizinan pusat dan provinsi via sistem Online Single Submission (OSS) sudah beres, meski koordinasi dasar di tingkat RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan justru diakui masih "dalam proses". Sebuah kontradiksi yang menggelitik: urusan tingkat pusat diklaim tuntas, namun izin lingkungan di depan pintu sendiri belum rampung. 

Terlebih, klaim memiliki jaringan agensi luar negeri tidak otomatis menggugurkan kewajiban hukum perusahaan di dalam negeri untuk mengantongi SIP3MI.

Tameng Izin Pelatihan dan Ancaman Pidana UU PPMI

Praktik menjadikan izin LPK sebagai tameng untuk melakukan perekrutan dan penempatan PMI bukan sekadar pelanggaran administrasi biasa, melainkan ancaman serius bagi keselamatan warga negara. Jika terjadi sengketa atau kekerasan di negara tujuan, ketidakjelasan batas kewenangan antara lembaga pelatihan dan perusahaan penempatan sering kali menjadi celah bagi pihak-pihak terkait untuk saling lempar tanggung jawab.

Secara tegas, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) beserta Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 telah memagari tata kelola penempatan pekerja migran.

Merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2017, setiap perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) wajib memiliki izin tertulis berupa SIP3MI yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Pelanggaran atas ketentuan ini bukan perkara main-main. Pasal 81 jo. 

Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 mengancam setiap orang perseorangan yang melaksanakan penempatan PMI secara ilegal dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar. Sementara bagi korporasi atau badan hukum yang melakukan penempatan tanpa SIP3MI, Pasal 85 huruf a jo. Pasal 71 huruf a mengancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Disnaker Kota Bekasi Diminta Turun Gunung, Jangan Hanya Menunggu Laporan

Melihat tumpang tindihnya klaim operasional dengan dokumen perizinan yang ada, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi didesak untuk tidak bersikap pasif dan sekadar menunggu jatuhnya korban atau laporan masyarakat. Inspeksi mendadak dan audit dokumen mutlak dilakukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan krusial publik:

Validitas SIP3MI: Apakah PT Java Jinco Sukses Abadi mengantongi SIP3MI yang sah dan masih berlaku dari Kementerian Ketenagakerjaan/BP2MI?

Kesesuaian KBLI: Apakah NIB terbaru perusahaan telah mencantumkan KBLI 78102 sesuai dengan praktik penempatan tenaga kerja di lapangan?

Legalitas Rekrutmen: Atas dasar hukum apa perusahaan melakukan perekrutan, medical check-up, hingga pemberangkatan calon PMI jika dokumen yang ditunjukkan hanya izin kursus bahasa?

Kontrak Kerja Sama: Apakah terdapat perjanjian penempatan dan Job Order resmi yang terverifikasi dengan mitra di negara tujuan, termasuk pihak yang disebut bernama Jong Heng Cancuntung?

Riwayat Pemberangkatan: Pernahkah lembaga ini memberangkatkan TKW/PMI ke luar negeri dengan berbekal dokumen izin LPK semata?

Fungsi Pengawasan: Sejauh mana Disnaker Kota Bekasi telah melakukan pembinaan dan pengawasan langsung terhadap aktivitas di lokasi tersebut?

Keterbukaan pengelola dalam menerima kunjungan awak media patut diapresiasi sebagai langkah komunikasi yang baik. Namun, dalam urusan perlindungan pekerja migran, niat baik saja tidak cukup—publik dan negara membutuhkan bukti legalitas yang hitam di atas putih.

Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya mengonfirmasi serta memverifikasi status SIP3MI dan NIB terbaru perusahaan terkait. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi manajemen PT Java Jinco Sukses Abadi, pengelola LPK/BLK, serta Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi demi menjamin keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.


(Red)-

Friday, November 13, 2026

Sidak Satgas BBM Sanggau di SPBU Simpang Tanjung: Bongkar Dugaan Mafia Solar, Jangan Berhenti di Depan Kamera!.


Sanggau Kalbar,MNCMEDIAONLINE.COM

 Viral Di media Sosial sebuah Video tentang Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Kabupaten Sanggau menggelar Sidak di SPBU Nomor 64.785.13 desa Binjai Simpang Tanjung Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.

Dalam narasi Video tersebut Tampak Deretan sejumlah kendaraan yang bermuatan jerigen, baby tank, hingga kendaraan dengan tangki berukuran besar hasil modifikasi diduga melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di SPBU Nomor 64.785.13.Simpang Tanjung.pada Kamis (12/11/2026).

Kemudian publik juga menilai SPBU Nomor 64.785.13.Simpang Tanjung diduga menjadi pelaku mafia Minyak subsidi yang berpotensi sangat merugikan masyarakat.

Publik masih menunggu keberanian Satgas Pengawasan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Kabupaten Sanggau dalam menyampaikan laporan apakah temuan satgas tersebut hanya sekedar sidak ecek ecek atau berlanjut ke ranah penindakan hukum.

Dan jika temuan satgas tersebut tidak ditindak lanjuti itu artinya satgas Pengawasan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Kabupaten Sanggau diduga telah di suap.

Saat dikonfirmasi Arif selaku pengawas SPBU Nomor 64.785.13 Simpang Tanjung melalui Whatsapp miliknya pada kamis 12/11/2026 menyampaikan "Siap bg aman bg. Ngak ush di bahas lg lah abg ku", kata Arif.

Tim/red

Sunday, November 8, 2026

FARAK, Meminta Walikota Agung Nugroho Untuk Mencopot Ex Camat Bukitraya Masih Ada Jejak Anggaran 2025..

Pekanbaru,MNCMEDIABINTANGPOLRI.COM

Oknum ASN seorang Abdi Negara di lingkungan Pemko Pekanbaru setiap pergantian pucuk pimpinan kepala daerah, Ex Camat Bukitraya ini selalu mendapatkan cipta kondisi, dan mendapatkan promosi jabatan yang sama dan selalu prioritas apakah memakai ilmu Asal Bapak Senang (ABS) hanya rumput bergoyang yang tahu..??

Front Aliansi Rakyat Anti Korupsi (FARAK) Ilham Syaputra,SH selaku Devisi Investigasi kepada wartawan mengatakan (09/11/26) bahwa ada kejanggalan dalam penggunaan belanja anggaran 2024 hingga 2025 di Kecamatan Bukitraya yang saat itu di jabat oleh Tengku Ardi.

Kemudian belanja di Kecamatan Bukitraya tahun anggaran 2024 hingga 2025 penandatanganan surat perintah membayar (SPM) Camat tersebut, yang serang menduduki jabatan Camat Marpoyan Damai ujar Ilham.

Kami akan sampaikan kedapa publik sebagian kecil penggunaan belanja di Kecamatan Bukitraya yang bersumber dari APBN Kota Pekanbaru 2025 sebagai berikut;

1.Belanja snack box Rp.4.500.000. 2025 

2.Belanja spanduk Rp.1.200.000. 2025

3.Biaya makan Rp.10.500.000. 2025

4.Belanja Snack tamu usi kue Rp.5.100.000. 2025

5.Biaya penerbitan advetorial pada media on-line Rp.25.000.000. 2025

6.Belanja makanan dan minuman rapat Rp.4.680.000. 2025

7.Belanja pakaian kerja lapangan Rp.13.033.900. 2025

8.Belanja dinas harian hitam putih Rp.37.500.000. 2025

9.Biaya pemeliharaan sarana kantor Rp.10.950.000. 2025

10.biaya pemeliharaan sarana kantor Rp.7.300.000. 2025

11.Biaya pemeliharaan sarana kantor Rp.4.140.000. 2025

12.Biaya pemeliharaan sarana kantor Rp.9.150.000. 2025

13.Biaya pemeliharaan sarana kantor Rp.6.100.000. 2025 

14.Biaya pemeliharaan sarana kantor Rp.3.450.000. 2025

15.Belanja pavingblok Rp.99.951.600. 2025

16.Belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan 
gedung tempat kerja taman Rp.25.000.000. 2025

17.Belanja pemeliharaan alat angkutan alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas bermotor perorangan Rp.110.700.000. 2025

18.Belanja sewa elektronik/ elektrik Rp.48.068.500. 2025 

19.Belanja sewa kendaraan umum Rp.16.000.000. 2025

20.Belanja jasa penyelenggara acara Rp.174.506.396. 2025

21.Belanja jasa penyelenggaraan acara Rp.187.160.745. 2025

22.Belanja jasa iklan reklame film dan pemotretan Rp.25.000.000. 2025

Kami kata (Ilham Syaputra) minta Walikota Pekanbaru Agung Nugroho segera evaluasi Camat Marpoyan Damai dan kita akan mendesak Kejaksaan Negeri Pekanbaru Audit belanja yang digunakan oleh Camat Bukitraya 2025.

Tim/red

Camat Teluk Meranti Bungkam, GARRI, Desak Kajari Audit Ulang Belanjanya 2025 dan 2026.

Pelalawan,MNCONLINEMEDIA.COM

Sikap tak terpuji oknum ASN yang menjabat sebagai Camat Teluk Meranti lebih kurang hampir satu periode di Kab. Pelalawan tidak pantas di contoh, padahal Bupati Zukri telah menghimbau seluruh Abdi Negara agar membuka ruang bagi masyarakat tak terkecuali oleh bagi awak media.

Wartawan mencoba mengkonfirmasi Camat Teluk Meranti Eka Raja Putra pada tanggal 08 Nopember 2026 terkait penggunaan belanja di Kecamatan tahun 2024 dan 2025 namun sangat di sayangkan sikap tidak kooperatifnya kepada awak media mengundang teka teki, apakah Camat tersebut menganggap keuangan yang bersumber dari APBD adalah pribadi.?

Hal ini menjadi perhatian para aktivis Gerakan Aliansi Rakyat Anti Korupsi (GARRI) Riau kepada wartawan (09/11/26) Wakil Ketua Salman Putra,SH mengatakan jika penyelenggara negara menurut ruang di publik maka patut di pertanyakan, ada apa.? Data yang kita peroleh saat ini terdapat belanja di Kecamatan Teluk Meranti yaitu;

1.Biaya fasilitas kunjungan tamu Rp.25.132.000. tahun 2024

2.Biaya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp.172.660.000. tahun 2024

3.Belanja makanan dan minuman Rapat Rp.127.000.000. tahun 2024

4.Belanja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp.46.050.000. tahun 2024

5.Belanja alat studio lainnya Rp.40.000.000. tahun 2026 

6.Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Rp.10.000.000. tahun 2026

7.Biaya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Rp.150.000.000. tahun 2026

8.Belanja pemberdayaan masyarakat di kelurahan Rp.34.175.000. tahun 2026

9.Biaya pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Rp.74.400.000. tahun 2026

Sambung Salman Putra, SH hal ini data yang kita miliki sudah berupa dokumen baik DPA, APBD, dan shof copy dokumentasi kegiatan ujarnya

Kita mendesak Kejaksaan Negeri Pelalawan agar mengusut dan mengaudit ulang SPj laporan keuangan Kecamatan Teluk Meranti.

Dan minta kepada Bapak Bupati Kab. Pelalawan segera mengevaluasi kinerja camat teluk Meranti.

Tim/Red

Friday, November 6, 2026

Ex Kepsek SMA Cendekia Agam Berbohong GARRI, Minta Gubernur Sumbar Copot.

Padang,MNCMEDIAONLINE.COM

Oknum Mantan Kepala Sekolah SMA Negeri Cendekia Agam yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang 2026 berakhir Februari 2026 Dan menduduki jabatan Kepsek SMAN.1 Bukittinggi 19 Februari 2026.

Banyak temuan investigasi atau laporan orang tua kepada awak media yang di sampaikan terkait di SMA Negeri Cendekia Agam, semasa di jabat oleh oknum inisial MH sebagai Kepsek sejak tahun 2019 s/d 2026 mudus pungli di sekolah negeri (SMAN. Cendekia) jual asrama siswa pada murid, pungli berkedok komite jual nama kesepakatan orang tua, hal ini tidak sejalan dengan Permendikbud No 75 Tahun 2016 Tentang Komite dan Pelanggaran Perpres No 87 Tahun 2016 Tentang Sapuh Bersih Pungutan Liar,  yang sadisnya lagi oknum kepsek HM ini diduga berdampak pada penahan ijazah anak yang tidak sanggup bayar uang komite dan uang SPP.

Sementara Ketua Devisi Investigasi Gerakan Aliansi Rakyat Anti Korupsi (GARRI) Ahmad Rivai, SH mengatakan kepada wartawan bukti dokumen pungli atau buku iuran uang komite di SMAN Cendekia Agam kita sudah kumpulan itu masa Kepseknya oknum MH yang menjabat sebagai kepsek SMAN.1 Bukittinggi.

Kita juga perna menyurati Kepsek SMAN.1 Bukittinggi terkait penggunaan Dana BOSP 2024 namum jawabannya
hanya klasif, tidak menjelaskan secara rinci. Kita tahu bukan masanya tapi pertanggung jawaban sekolah pada kendalinya terang Ahmad Rivai.

Kami dari GARRI miminta Gubernur Sumbar segera copot oknum Kepsek SMAN.1 Bukittinggi dan minta kejaksaan tinggi Sumatera Barat periksa oknum kepsek ini pada penggunaan belanja BOSP di SMAN Cendekia Agam dan dugaan keterlibatan pungli tenaga Ahmad Rivai SH kepada awak media.

Tim/red

LP2CK, Resmi Laporkan Kabalai BPJN Sumbar Beserta Satker, Ke Menteri PU Segera di Beri Sanksi dan Copot


Jakarta,MNCONLINEMEDIA.COM

Kabalai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Sumatera Barat (BPJN) Elsa Putra Friandi,ST M.sc dan beserta Kepala Satuan Kerja  (Satker) Wilayah 1 Andi Ruali Mulya,ST dan PPKnya resmi  dilaporkan ke Menteri PU pada tanggal 27 Oktober 2026 terkait pekerjaan di Sumbar.

Laporan kepada Menteri PU untuk segera mencopot dan memberikan sanksi internal, dan jika hal ini tidak ada tindakan Kemen PU maka kami akan melaporkan ke KPK, dugaan Mark'up pekerjaan sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) Kabalai BPJN Sumbar dan Satker Wilayah 1

Tegas Ahmad  Rivai,SH ketua  Devisi Investigasi LP2CK kepada wartawan (07/11/26) terkait dua item pekerjaan yang di laksanakan di Provinsi Sumatera Barat di jakarta masing-masing pekerjaan yang di laporankan Batas Kota Payakumbuh Sitangkai 1 Kab. Limapuluh Kota dan Batas Kab. Tanah Datar oleh PT. Putra Hari Mandiri senilai Rp.42.768.588.000. dan PT. Aura Mandiri Sejahtera Rp.23.663.500.000. Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan Batas Bukittinggi Batas Sumut dari Pekerjaan ini kami melihat ada dugaan  manipulasi material, berupa fisik kontruksi di jalan lintas Sumatera Batang Palupuh Kab. Agam terdapat fisik lama hanya di poles dengan cat yaitu jembatan lama, pemakaian material berupa readymix untuk bahu jalan kualitas di bawah K200 non kontruksi, lalu kemudian tambal sulam atau patching tanpa pembersihan dengan kompresor di timpah langsung dengan aspal hotmix dan terdapat oknum PPK BPJN rumput sepanjang jalan tidak di rawat dengan anggaran ayang ada dan terkesan hanya mendokumentasikan pekerjaan rekanan.

Sambung Ahmad Rifai, pekerjaan Rigit beton Batas Kota Payakumbuh dan Kab. limapuluh kota Nagari Sago Halaban terdapat pekerjaan fisiknya dengan memakai Sirtu Base A (Pasir Batu) dengan dradasi yang kurang baik, seyogyanya harus bercampur batu kerikil yang seimbangan yang untuk perekat pasir, pada dasar sehingga daya tahan beban tidak mudah ambles, dan hamparan pasir pekerjaan rekanan dokumentasi awalnya ada pada kita, ini sebagian kecil item kontruksi yang kita sampaikan  ujar Ahmad Rivai.

Kami melihat dulu apa tindakan pak Menteri PU Doddy Hanggodo kepada bawahannya, dan dua perusahaan ini masih dengan keluarga bendera yang sama kontraktornya masih oknum yang berdomisili di Kab. Pasaman.

Tim/red

Jakarta,.COM

Kabalai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Sumatera Barat (BPJN) Elsa Putra Friandi,ST M.sc dan beserta Kepala Satuan Kerja  (Satker) Wilayah 1 Andi Ruali Mulya,ST dan PPKnya resmi  dilaporkan ke Menteri PU pada tanggal 27 Oktober 2026 terkait pekerjaan di Sumbar.

Laporan kepada Menteri PU untuk segera mencopot dan memberikan sanksi internal, dan jika hal ini tidak ada tindakan Kemen PU maka kami akan melaporkan ke KPK, dugaan Mark'up pekerjaan sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) Kabalai BPJN Sumbar dan Satker Wilayah 1

Tegas Ahmad  Rivai,SH ketua  Devisi Investigasi LP2CK kepada wartawan (07/11/26) terkait dua item pekerjaan yang di laksanakan di Provinsi Sumatera Barat di jakarta masing-masing pekerjaan yang di laporankan Batas Kota Payakumbuh Sitangkai 1 Kab. Limapuluh Kota dan Batas Kab. Tanah Datar oleh PT. Putra Hari Mandiri senilai Rp.42.768.588.000. dan PT. Aura Mandiri Sejahtera Rp.23.663.500.000. Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan Batas Bukittinggi Batas Sumut dari Pekerjaan ini kami melihat ada dugaan  manipulasi material, berupa fisik kontruksi di jalan lintas Sumatera Batang Palupuh Kab. Agam terdapat fisik lama hanya di poles dengan cat yaitu jembatan lama, pemakaian material berupa readymix untuk bahu jalan kualitas di bawah K200 non kontruksi, lalu kemudian tambal sulam atau patching tanpa pembersihan dengan kompresor di timpah langsung dengan aspal hotmix dan terdapat oknum PPK BPJN rumput sepanjang jalan tidak di rawat dengan anggaran ayang ada dan terkesan hanya mendokumentasikan pekerjaan rekanan.

Sambung Ahmad Rifai, pekerjaan Rigit beton Batas Kota Payakumbuh dan Kab. limapuluh kota Nagari Sago Halaban terdapat pekerjaan fisiknya dengan memakai Sirtu Base A (Pasir Batu) dengan dradasi yang kurang baik, seyogyanya harus bercampur batu kerikil yang seimbangan yang untuk perekat pasir, pada dasar sehingga daya tahan beban tidak mudah ambles, dan hamparan pasir pekerjaan rekanan dokumentasi awalnya ada pada kita, ini sebagian kecil item kontruksi yang kita sampaikan  ujar Ahmad Rivai.

Kami melihat dulu apa tindakan pak Menteri PU Doddy Hanggodo kepada bawahannya, dan dua perusahaan ini masih dengan keluarga bendera yang sama kontraktornya masih oknum yang berdomisili di Kab. Pasaman.

Tim/red

Tuesday, November 3, 2026

ER Diduga Menjadi Pengusaha Sekaligus Pengurus PETI dan Pemain BBM Solar di Kawasan Jonti Sungai Bemban Belum Disentuh Hukum.


Sanggau Kalbar,MNCONLINEMEDIA.COM

Pertambangan Emas Tanpa Ijin ( PETI) diduga kuat masih beraktivitas di Dusun Mangku Dua,Desa Inggris, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat.
Informasi yang dihimpun media ini, sosok kuat berinisial ER termasuk kepengurusan kegiatan ilegal tersebut.

ER yang dikabarkan saudara dari oknum Kepala Desa Inggis Sunardi atau sapaan Apung juga diduga mempunyai alat Jek yang beroperasi di Sungai Kapuas kawasan Jonti sekaligus pemain BBM Solar yang disampaikan oleh nara sumber selalu Bongkar di Sungai Batu yang di drop menggunakan tengki milik ER untuk disalurkan ke PETI di Dusun Jonti dan Sungai Bemban.

Aktivitas ilegal tersebut selalu diisukan menjadi mata pencaharian masyarakat kecil, padahal jika dilogikakan modal untuk membuka 1 set Jek Lanting di Sungai pasti ratusan juta rupiah, dan kegiatan yang jelas merusak lingkungan tersebut belum maksimal terdeteksi oleh aparat penegak hukum meskipun ada sebagian kecil yang ditangkap namun para aktor utama masih melenggang bebas melanjutkan aktivitasnya.

Padahal dilansir dari berbagai sumber, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Kapolri, Panglima TNI, serta Kementerian ESDM untuk mengusut tuntas dan memberantas praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau tambang ilegal.

Langkah ini diambil pemerintah karena kerugian negara akibat penyelewengan sektor sumber daya alam, termasuk tambang ilegal, diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.

Media ini berusaha menghubungi saudara ER untuk dimintai konfirmasi namun tidak tersambung, begitu juga Kepala Desa terkait juga belum dapat untuk dimintai klarifikasi nya.

Redaksi membuka ruang hak klarifikasi maupun hak jawab kepada saudara ER dan Kepala Desa maupun semua pihak terkait tentang pemberitaan ini sesuai undang-undang pers yang berlaku.

Tim/red

Monday, November 2, 2026

Nyawa Melayang Di UGD! Keluarga Histeris Tak Terima, DPRD Sintang Ardi Turun Tangan Mediasi di RSUD Ade M Djoen.



Singtang,MNCMEDIAONLINE.OM

Suasana memanas di RSUD Ade M Djoen Sintang! Dari luar hingga dalam rumah sakit, duka dan amarah tumpah ruah menyelimuti keluarga pasien yang meninggal dunia.

Tragedi memilukan ini dibongkar langsung oleh Anggota DPRD Kabupaten Sintang Komisi C, Ardi, di halaman rumah sakit.

Dengan tegas, Ardi membeberkan kronologi yang bikin sesak dada. Pasien datang dalam kondisi kritis ke UGD, didorong menggunakan kursi roda oleh perawat. Namun, pelayanan diduga tersendat hanya karena persoalan selembar KTP ASLI!
Padahal keluarga sudah membawa fotokopi, namun pihak rumah sakit disebut tetap meminta KTP asli. Sang istri pun terpaksa pulang ke rumah untuk mengambilnya.

Dan di sinilah tragedi paling memilukan itu terjadi.
Di saat sang istri pergi mengambil KTP, di saat itulah sang suami menghembuskan napas terakhirnya sendirian di ruangan UGD! Tanpa didampingi, tanpa sempat berpamitan dengan istri tercinta.

Ardi menyebut, sang istri syok berat hingga pingsan sebanyak 4 kali.

 "Budaya kita, melepas kepergian suami itu hal yang sakral. Istrinya tidak terima karena tidak sempat mendampingi," tegas Ardi.

Kerumunan Membludak di Pintu Masuk UGD

Pantauan di lapangan, puluhan keluarga dan warga mengepung pintu masuk UGD. Suasana tegang tak terhindarkan, saling tunjuk dan adu argumen terjadi, banyak warga yang merekam kejadian tersebut.

Di tengah kerumunan yang memanas, Ardi yang mengenakan kaos polo putih terlihat berusaha menjadi penengah, menenangkan massa yang hampir melakukan aksi.

Mediasi pun akhirnya digelar antara pihak keluarga dengan manajemen RSUD Ade M Djoen.

Dalam mediasi tersebut, pihak RSUD mengklaim telah memantau rekaman CCTV sekitar jam 8 malam dan menyatakan semua tindakan medis telah sesuai dengan SOP. Pihak rumah sakit menyebut pasien meninggal dunia akibat serangan jantung.

Tangis Pecah di Ruang Tunggu

Pemandangan paling mengharukan terlihat di kursi tunggu besi rumah sakit yang dingin. Seorang bapak berbaju hijau tumpah ruah tangisnya, meraung histeris tak kuasa menahan duka.

Ia memeluk erat rekannya, sementara seorang pria bertopi berusaha menenangkan dengan memeluk dan mengusap kepalanya. Di sampingnya, keluarga lain hanya bisa tertunduk lesu, terdiam menatap kosong.

Tidak ada lagi teriakan, yang tersisa hanya isak tangis pilu yang menggema di lorong rumah sakit. Potret nyata betapa mahalnya harga sebuah kehilangan.

Kini, Ardi memberikan ultimatum tegas: RSUD Ade M Djoen memiliki waktu 1 MINGGU untuk melakukan investigasi menyeluruh dan memberikan hasil resminya kepada keluarga dan DPRD.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi dunia kesehatan di Sintang. Jangan sampai SOP administrasi mengalahkan SOP kemanusiaan! Jangan sampai ada lagi tangisan duka seperti ini terulang di RSUD kebanggaan masyarakat Sintang.

Tim/redl

Data Kecurangan BOS 2022 / 2024 di SMAN.2 Padang Panjang Sarat KKN GARRI, Laporkan Kajari

Padang Panjang,MNCONLINEMEDIA.COM

Dugaan Manipulasi dan SPj fiktif pada laporan Arkas Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan (BOSP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbud dan Ristek) pada tahun 2022 sampai 2024 SMAN.2 Padang Panjang.

Hal ini resmi kami laporkan kata Zulham Pili,SH selaku Gerakan Aliansi Rakyat Anti Korupsi kepada kepada Kejari Padang panjang (02/11/26) hal itu kita sampaikan kepada petugas PTSP berupa berkas satu bundel.

Dugaan tindak korupsi ini adanya laporan ARKAS atau SPj fiktif, yaitu belanja Sarpas dan penerimaan gratifikasi fee dari vendor Siplah. Di tambah belanja administrasi sekolah salama delapan tahap atau salama empat tahun yang di kelolaan oleh Kepsek SMAN.2 Padang Panjang yang sekarang ujar Zulham Pili.

Sambung Zulham mengatakan laporan ini akan kita kawal, dan kita minta Kejari Padang Panjang segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait temuan kita ini tutupnya.

Tim/red

Polisi Bongkar Dugaan Penimbunan BBM Subsidi di Bengkayang, Satu Orang Diamankan.

Bengkayang Kalbar,MNCONLINEDIA.COM

Dugaan penimbunan BBM bersubsidi menjadi sorotan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Satreskrim Polres Bengkayang melalui Unit Tipidter bersama satgas gabungan melakukan penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan satu orang yang diduga terlibat beserta sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut

Penanganan kasus ini kini berlanjut ke proses hukum setelah laporan polisi diterbitkan. Penyidik Polres Bengkayang akan menindaklanjuti perkara tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Polres Bengkayang menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi akan terus dilakukan secara profesional dan transparan. Langkah ini bertujuan mencegah penyalahgunaan distribusi BBM yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat yang berhak.

Tim/red

Sunday, November 1, 2026

Judi Sabung Ayam Desa Penai Diduga Tak Tersentuh Hukum, PROJAMIN Kalbar Desak Polres Kapuas Hulu Bertindak.


Kapuas Hulu Kalbar,MNCONLINEMEDIA.COM

Aktivitas yang diduga merupakan arena judi sabung ayam di Wilayah Desa Penai, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, kembali menjadi sorotan. Pasalnya, arena tersebut disebut-sebut masih berlangsung meski informasi mengenai keberadaannya telah berulang kali mencuat ke Publik.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius, mengapa arena yang diduga menjadi tempat perjudian tersebut seolah tak tersentuh Hukum?

DPW PROJAMIN Kalbar mengecam keras dugaan pembiaran terhadap aktivitas tersebut. Ketua DPW PROJAMIN Kalbar, "Eko Jatmiko", menilai Aparat Penegak Hukum tidak boleh membiarkan keresahan Masyarakat berlarut-larut apabila benar aktivitas perjudian masih berlangsung.

Menurut Eko, pihaknya akan mengambil langkah lebih lanjut dengan berkoordinasi dengan Polda Kalbar, apabila Aparat di Wilayah Hukum setempat tidak segera memberikan tindakan yang jelas.

“DPW PROJAMIN KALBAR akan berkoordinasi dengan pihak Polda Kalbar apabila Aparat Penegak Hukum, baik Polsek Silat Hilir maupun Polres Kapuas Hulu, tidak mengambil tindakan di Wilayah Hukum mereka. Karena ini sudah meresahkan Warga, khususnya Warga Desa Penai,” ujar Eko.

Ia menegaskan, keberadaan arena judi yang terus beroperasi tanpa penindakan berpotensi menimbulkan persepsi buruk di tengah Masyarakat.

“Adanya arena judi sabung ayam ini seolah ada pembiaran dan terkesan ada yang membekingi karena diduga kebal hukum,” sambungnya.

Lebih jauh, Eko juga menyoroti munculnya dugaan adanya setoran kepada Oknum Anggota. Namun, dugaan tersebut menurutnya harus dibuktikan secara serius melalui penyelidikan dan pemeriksaan Aparat yang berwenang.

“Kalau memang ada dugaan setoran kepada oknum, ini bukan persoalan kecil. Harus dibuktikan. Jangan sampai isu seperti ini berkembang liar di tengah masyarakat tanpa ada klarifikasi maupun proses hukum,” tegasnya.

DPW PROJAMIN Kalbar meminta Polsek Silat Hilir dan Polres Kapuas Hulu tidak tinggal diam. Jika benar terdapat aktivitas perjudian, maka tindakan Hukum harus dilakukan secara transparan dan terukur.

Publik juga berhak mengetahui apakah arena tersebut benar masih beroperasi, siapa yang berada di balik pengelolaannya, serta mengapa aktivitas yang disebut-sebut telah berulang kali diberitakan itu belum mendapatkan penanganan yang tegas.

Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ketika berhadapan dengan pihak tertentu. Jika memang tidak ada pembiaran, maka Aparat tentu memiliki ruang untuk menunjukkan tindakan nyata kepada Masyarakat.

Sebaliknya, apabila dugaan pembiaran maupun keterlibatan Oknum terbukti, persoalannya harus diusut secara serius melalui mekanisme Hukum dan pengawasan Internal Kepolisian.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Polsek Silat Hilir maupun Polres Kapuas Hulu terkait dugaan aktivitas arena judi sabung ayam tersebut.

Konfirmasi dan hak jawab dari pihak Kepolisian tetap terbuka untuk menjelaskan fakta sebenarnya kepada Publik.

Tim/red

Saturday, October 31, 2026

Oknum Wartawan inisial LM di tangkap Diduga Jual beli Emas ilegal di kabupaten Sanggau.

Sanggau Kalbar,MNCONLINEMEDIA.COM

Beredar infornasi salah satu oknum Wartawan diduga ditangkap oleh Personil Reskrim Polres Sanggau terkait dugaan jual beli Emas yang diduga berasal dari hasil Tambang Emas Illegal.

Dari informasi yang beredar Penangkapan oknum wartawan tersebut berlangsung di Area Warung Kopi Warkop Borneo Kabupaten Sanggau kalimantan Barat pada tanggal 30 Oktober 2026.

Adapun Oknum Wartawan yang diduga ditangkap oleh Tim Polres Kabupaten Sanggau  adalah Inisial "LM"  yang diduga terkait jual Beli Emas Illegal di Kabupaten Sanggau.dan dari informasi "LM" masih di amankan Di Mapolres Sanggau Kalimantan Barat.

Namun hingga Berita ini diturunkan belum diketahui pasti apa saja yang disita Polres sanggau sebagai barang bukti terkait dugaan penagkapan Oknum Wartawan inisial "LM" tersebut.

Dalam rangka menghimpun/memastikan kebenaran informasi dugaan penangkapan Oknum wartawan tersebut, wartawan mencoba melakukan konfirmasi ke Bapak Kapolres Sanggau namun belum ada tanggapan, Kemudian mencoba menghubungi Humas Polres Sanggau menyampaikan "Orang Reskrim lagi Gelar mas... Nanti Kami Infokan kata mereka..." pesan singkat Humas Polres Sanggau melalui Whatsapp miliknya.30/10/2026.

Wartawan masih menunggu informasi yang akurat dari Kapolres sanggau terkait dugaan penangkapan Oknum Wartawan tersebut.

Tim/Red

Friday, October 30, 2026

Beredar Video Cctv, Pria Berbaju Kuning Di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Terekam Lakukan Pemukulan Terhadap Warga Yang Sedang Duduk Santai Di Warung.


Kapuas Hulu Kalbar,MNCONLINEMEDIA.COM

Sebuah rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan dugaan aksi kekerasan terhadap seorang warga di salah satu warung menjadi perhatian publik setelah beredar di masyarakat, Jumat (30/10/2026).

Dalam rekaman tersebut, terlihat seorang pria mengenakan kaus berwarna kuning mendatangi lokasi warung. Dari kejauhan, pria tersebut terdengar bertanya kepada seorang warga yang sedang duduk santai.

"Woy, kamu mabuk enggak? Yakin? Woy, coba berdiri dulu. Tinggal di mana? Seberang? Kerja apa di sini?" demikian percakapan yang terdengar dalam rekaman CCTV tersebut.

Tak lama kemudian, terdengar suara seseorang dari arah samping yang berteriak, "Woy, kalau ditanya jawab lah!"

Situasi kemudian berlanjut ketika pria berbaju kuning tersebut menghampiri warga yang sedang duduk. Dalam rekaman, terdengar pria itu mempertanyakan keberadaan warga tersebut.

"Kamu preman kah?" ujar pria tersebut.

Warga yang diduga menjadi sasaran tindakan itu terdengar menjawab, "Bukan, Pak."

Pria berbaju kuning tersebut kemudian kembali melontarkan sejumlah pertanyaan, termasuk mengenai tempat tinggal dan alasan warga itu berada di lokasi.

Dalam rangkaian rekaman tersebut, terlihat dugaan tindakan pemukulan terhadap warga yang sebelumnya sedang duduk santai di warung.

Peristiwa ini menjadi perhatian setelah sosok pria berbaju kuning dalam rekaman tersebut disebut-sebut diduga merupakan Kapolres Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Namun, identitas pria tersebut belum dapat dipastikan secara independen. Demikian pula penyebab kejadian, kronologi secara utuh, serta kondisi warga yang diduga menjadi korban masih memerlukan penelusuran lebih lanjut.

Beredarnya rekaman CCTV ini diharapkan mendapat perhatian dari pihak berwenang, khususnya Polda Kalimantan Barat, untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Polres Kapuas Hulu maupun Polda Kalimantan Barat terkait peristiwa tersebut.

Tim/red

Wednesday, October 28, 2026

Kadis Kota Bekasi Bungkam di Konfirmasi Belanja Krayon, Buku Gambar LP2CK: Desak Kajati Jabar Usut dan periksa.


Bekasi,MNCONLINEMEDIA.COM

Dugaan belanja markup dan koorporasi (kongkalikong)  oknum Kadis Pendidikan dan Kabid Paud Kabid lainnya yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kontrak pengadaan barang dan jasa hal ini mengundang spekulasi publik di tengah Komisi Pemberangkatan Korupsi sedang gencar mengungkap dugaan korupsi di sektor pemerintahan.

Hal ini di kata Oleh Paulus Witomo Sekjen Lembaga Pemerhati Pendidikan Cegah Korupsi (LP2CK) Kepada wartawan (29/10/26) terkait temuan investigasi tim di lapangan tentang belanja tahun anggaran 2025 di Dinas Pendidikan Kota Bekasi terangnya.

Sambung Paulus Witomo lagi, akan kami uraikan kepada kawan-kawan awak media sebagian kecil belanja yang di pergunkan melalui APBD untuk paud, dan indikasinya dalam belanja, bahwa oknum PPK mendapatkan komisi fee dan jenis barangnyang di peruntukan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, sebab buku ini ada kategorinya, berupa buku gambar dan krayon tahun 2025 dan belanja perjalanan yang di duga Markup SPjnya,serta kegiatan lainnya yang di laksanakan laporan SPjnya. 

Anehnya lagi terang Paulus Witomo, kita mendapatkan temuan investigasi penggelembungan belanja air galon mencapai hampir Rp. 900 juta bagaimana membuat DPA dan SPjnya herannya mengatakan. 

Ini data sebagai yang kami sampaikan kepada kawan -kawan ;
 
1.Belanja jasa penyelenggaraan acara sekolah unggulan Rp.106.631.000.  

2.Belanja pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik jenjang Paud  (Buku gambar dan crayon) Rp.1.069.659.000.  

3.Belanja air galon 19 (isi ulang ) 32800 galon Rp.951.200.000.  

4.Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota Rp.469.640.000.  

5.Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat eselan III Ke bawah fullday 342 orang paket x2 hari Rp.272.232.000.  

6.Sewa lapangan olahraga Rp.40.000.000.  

Kita akan melakukan secepatnya audensi kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk menyerahkan bukti permulaan berupa Daftar Penggunaan Anggaran (DPA), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), LKPj dan Photo Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) untuk dijadikan kumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dalam penyelidikan dan penyidikan dugaan Tipidkornya tegas Paulus Witomo.

Bahwa kita diatur dalam PP RI No 43 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana KKN dan Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat.

Sementara awak media mengkonfirmasi Kadisdik Kota Bekasi Chandro Wibhowo via WhatsAppnya 08161985xxx pada tanggal 28 Oktober 2026 tidak menjabat alias bungkam  sampai berita ini di turunkan.

Tim/RED

Sunday, October 25, 2026

Publik Desak KPK Usut Paolus Hadi, Dugaan Relokasi Anggaran dan Potensi Kerugian Negara Rp65 Miliar Jangan Mengendap!.



Sanggau Kalabar,MNCONLINEMEDIA.COM
 
Pengelolaan uang rakyat bukan ruang gelap yang kebal dari pemeriksaan. Ketika muncul dugaan penyimpangan anggaran daerah, publik berhak menuntut kejelasan dan aparat penegak hukum wajib menelaahnya berdasarkan bukti serta ketentuan hukum.

Nama Paolus Hadi, mantan Bupati Sanggau dua periode, menjadi sorotan setelah muncul pemberitaan mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang terkait relokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Sanggau. Isu tersebut mencuat melalui pernyataan organisasi Satria Borneo Raya (SABER) pada Juli 2025, yang mendesak agar dugaan penyimpangan anggaran ditelusuri secara serius.

Dalam pemberitaan tersebut, pihak pelapor menyebut potensi kerugian negara mencapai Rp65 miliar. Namun, angka itu masih merupakan klaim yang harus diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen keuangan dan audit oleh pihak berwenang. Angka tersebut tidak dapat dianggap sebagai kerugian negara yang telah terbukti secara hukum.

Pertanyaan mendasarnya: apa dasar relokasi anggaran dilakukan, bagaimana proses persetujuannya, dan apakah seluruh penggunaannya sesuai ketentuan? Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui dokumen, klarifikasi, dan pemeriksaan yang transparan, bukan sekadar polemik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menelaah informasi dan bukti yang tersedia untuk menentukan langkah sesuai kewenangannya. Jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi yang memenuhi persyaratan hukum, penanganan harus dilakukan secara profesional, independen, dan tanpa pandang bulu. Jika bukan kewenangan KPK, koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait perlu ditempuh.

Jangan sampai dugaan yang menyangkut uang rakyat hanya berakhir sebagai perdebatan, sementara publik terus menunggu kepastian. Transparansi anggaran bukan kemurahan hati pejabat, melainkan kewajiban dalam pemerintahan yang bertanggung jawab.

Paolus Hadi berhak memberikan klarifikasi dan bantahan. Namun, hak jawab tidak menghapus hak masyarakat untuk meminta penjelasan mengenai kebijakan publik.

Jabatan boleh berakhir, tetapi pertanggungjawaban atas penggunaan uang rakyat tidak boleh berhenti. Jika bukti pelanggaran ditemukan, proses sesuai hukum. Jika tidak terbukti, sampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka.

Publik menunggu langkah nyata, bukan sekadar janji penegakan hukum.

Catatan redaksi: Berita ini memuat dugaan berdasarkan keterangan pihak pelapor. Klaim Rp65 miliar belum dapat dinyatakan sebagai kerugian negara yang terbukti. Konfirmasi pihak terkait dan verifikasi dokumen resmi diperlukan demi akurasi serta keberimbangan jurnalistik.

Tim Redaksi

Ganti Nomor Ponsel karena Takut Dilacak APH,Warga Ngaku Jual Emas ke WN China TZ Alias A Hingga Seret Nama Oknum Kades Inggis Sanggau


Sanggau, Kalbar,MNCONLINEMEDIA.COM

Senin26/10/2026
Pengakuan mengejutkan datang dari seorang warga berinisial ER alias Erdan terkait pusaran kasus tambang emas ilegal yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) asal China di Kalimantan Barat.

Erdan secara terbuka mengaku pernah menjual hasil emas kepada WNA asal China bernama TZ alias A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Akibat keterlibatannya dalam transaksi tersebut, ia bahkan terpaksa mengganti nomor telepon selulernya karena takut terdeteksi oleh pihak kepolisian.

Ia menyebutkan bahwa akses atau tautan komunikasi dengan WNA China tersebut didapatkannya dari seorang oknum Kepala Desa (Kades) Inggis di Kabupaten Sanggau.

Sebut aliran emas Berasal dari Sepauk Sintang,Sosok dan Desa Inggis Sanggau

Lebih lanjut, Erdan mengungkapkan bahwa pasca-penangkapan WN China tersebut, beredar informasi bahwa tersangka buka suara mengenai asal-usul pasokan emas yang diterimanya.

Barang tambang ilegal tersebut diduga kuat diperoleh dari beberapa wilayah, di antaranya kawasan Sepauk Kabupaten Sintang, sosok tertentu, hingga wilayah Desa Inggis Kabupaten Sanggau.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, oknum Kades Inggis berinisial SN alias Sunardi tersebut diduga merupakan kakak kandung dari Erdan.

Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp terkait tuduhan dan keterlibatannya, Kades berinisial SN belum memberikan jawaban,terkesan bungkam hingga berita ini diturunkan.

Kasus Emas Ilegal WN China TZ alias A Rugikan Negara Triliunan Rupiah

Pengakuan warga ini semakin memperkuat fakta keterkaitan jaringan lokal dalam mega skandal pencurian kekayaan alam yang dikendalikan oleh TZ alias A di Kalimantan Barat.

WNA asal China tersebut resmi diseret ke proses hukum setelah diduga kuat menjadi dalang utama praktik penambangan emas ilegal di wilayah konsesi di provinsi kalimantanbarat.

Modus operandi yang digunakan terbilang nekat, mulai dari menduduki paksa kawasan tambang, merusak garis polisi, hingga meledakkan lubang tambang menggunakan bahan peledak ilegal.

Aksi penjarahan terselubung ini ditaksir mengakibatkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 1 triliun dari ratusan kilogram emas yang digondol keluar.

Terancam Hukuman Belasan Tahun Penjara

Aparat penegak hukum menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi siapapun yang terlibat dalam jaringan perusakan kedaulatan ekonomi negara ini.

Tersangka TZ alias A kini dijerat dengan pasal berlapis dalam KUHP baru terkait perusakan dan penguasaan aset pertambangan tanpa izin dengan ancaman hukuman belasan tahun penjara.

Proses pelimpahan tersangka beserta barang bukti ke pihak kejaksaan telah dilakukan di bawah pengawalan ketat kepolisian untuk segera disidangkan.

Sementara itu, peran pihak-pihak lokal yang diduga ikut menikmati alur transaksi emas ilegal ini terus menjadi sorotan publik.

publik menanti ketegasan aparat penegak hukum APH khususnya Polres Sanggau menegakkan hukum yang berlaku,*Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas*.

Tim Red

Saturday, October 24, 2026

Dugaan Manipulasi SPj Belanja BOS SMAN.2 Padang Panjang GARRI Surati Kepseknya Bungkam Kajari, Periksa Kepseknya.


Padang Panjang,MNCONLINEMEDIA.COM

Setelah di surati oleh Gerakan Aliansi Rakyat Anti Korupsi (GARRI) Kepsek SMAN.2 Padang Panjang terkait dugaan penyalagunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan (BOSP) mulai tahun 2024 dan 2025 dan dugaan pungutan liar yang berkedok komite.

Hal ini di sampaikan oleh Zulhamsyah Pili,SH selaku ketua GARRI kepada wartawan (24/10/26) bahwa tim kita mendapatkan temuan investigasi di SMAN.2 Padang Panjang tahun anggaran 2024 dan 2025 dana BOS yang dinduga manipulasi SPj dan Mark'up laporan ARKAS dalam belanjanya.

Tambah Zulhamsyah Pili lagi, terdapat pelanggaran Perpres No 87 Tahun 2016 Tentang Pungutan Liar komite berkedok SPP di sekolah negeri.

Kemudian ujar Bg Zul sapaannya mengatakan lagi, bahwa ada lagi temuan investigasi. Setiap tahun di SMAN.2 Padang Panjang yang melanggar PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 181 dan Pasal 198 b bebernya.

Berikut temuan investigasi Belanja SMAN.2 PP Tahun 2025  Tahap Ke I 

PPDB Rp.0

Pengembanga perpustakaan Rp.0

Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp.145.939.300.

Kegiatan asesmen /evaluasi pembelajaran Rp.55.111.272.

Administrasi kegiatan sekolah Rp.104.108.250.

Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp.16.100.000.

Langganan daya dan jasa Rp.34.604.850.

Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah Rp.62.101.890.

Penyediaan alat multi pembelajaran Rp.78.550.000.

Penyelenggaraan  bursa kerja khusus praktik kerja industri atau praktek kerja lapangan dalam negeri, pemantauan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama Rp.0

Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi kemampuan bahasa inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMAN LB Rp.0

Pembayaran honor Rp.25.150.000.

Total dana masuk Rp.521.665.562.

Sambung Zulhamsyah Pili mengatakan bahwa kepsek SMAN.1 Padang Panjang Yurnelis menjabat  sejak tanggal 21 Deptember 2021 sampai sekarang, sudang empat tahun lebih artinya sudah delapan kali penggunaan dana BOSP dari Kemendikbud.

Data ini sudah kita validkan, dan akan kita serahkan secapatnya kepada Kejaksaan Negeri Padang Panjang untuk di lakukan penyelidikan dugaan Mark'up ARKAS SPjnya laporan penyalagunaan dana BOSP 2022 dan sampai 2025 tegasnya.

Awak masih menunggu tanggapan dari pihak-pihak yang terkait khususnya Kadis  Provinsi Pendidikan Sumbar dan Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Gubernur Sumbar.

Tim